lembaga kejaksaan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan. lembaga kejaksaan

Artinya, sebagai. Lembaga ini menjadi pengendali proses perkara dan penegakan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, terdapat kewenangan Kejaksaan yaitu: 12 penegakan & perlindungan hukum kuis untuk 10th grade siswa. pelaksanaan tugas Kejaksaan. penuntutan adalah lembaga kejaksaan. Keseragaman komponen atau sub-sistem, pula diungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, yang membagi lembaga pelaksanaan menjadi 4 (empat) institusi, yaitu: Lembaga Kepolisian; Lembaga Kejaksaan; Lembaga Peradilan; dan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa,. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan disebut dengan lembaga Yudikatif bagian dari struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Dilansir dari situs Kejaksaan, Kejagung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mufatihatul Farikhah, SH. Karena hukum positif sebagai produk hukum berupa undang-undang tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya Law Enforcement. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa: 1. Akan lebih konstruktif kiranya, manakala fungsi Jaksa. Reni Suzana memberikan apresiasi kepada Kejaksaan RI yang. Menurut salah satu peneliti asal Belanda yang bernama W. Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. Berbeda dari pengaturan Undang-Undang No. 000 formasi. Kejaksaan Tetapkan Eks Pejabat . Masih cukup banyak warga yang kurang atau tidak percaya pada lembaga ini, yakni sebesar 36%. Sebagaimana dinyatakan di atas, Jika secara kelembagaan Kejaksaan tidak Independen, bukanlah masalah, sepanjang Secara fungsional kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa intervensi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara adalah masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikutip dari buku Mengenal Profesi Penegak Hukum (2018) karya Viswandro dan teman-teman menjelaskan beberapa peran lembaga penegak hukum di Indonesia, berikut penjelasannya: . I. 2/1945. Petrus Hardana dalam laman Lemhannas menerangkan bahwa di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. SATYA Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Untuk mengenal lebih jauh Kejaksaan, terutama jaksa agung muda, simak uraian berikut. Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan Negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Lembaga Pemasyarakatan (LP). I. Bos Freeport Indonesia Ungkap Strategi Pangkas Emisi Karbon Sabtu, 30/09/2023, 15:59 WIB. Titik pertama masuknya pihak eksternal dalam proses pembaruan di Kejaksaan sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 2000, yaitu ketika Kejaksaan melalui Biro Perencanaan Kejaksaan Agung bersama dengan Komisi Hukum Nasional -kini telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10. 2/09/2023, Kejaksaan Republik. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Keterlibatan berbagai badan penegak hukum dengan fungsi yang berbeda-beda tetapi dengan tujuan yang sama memerlukan persepsi sistem. Namun sayangnya, banyaknya lembaga pengawas tersebut tidak menjadikan tindak pidana korupsi surut. Tugas jaksa termasuk dalam hal ini jaksa pengacara negara setidak-tidaknya terdapat 5 yaitu bantuan, pertimbangan, pelayanan, penegakan, dan tindakan hukum. Di tangan kejaksaan ditentukan bisa tidaknya suatu kasus diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana. “Diklat PPPJ merupakan suatu proses metamorfosa pegawai Kejaksaan, dimana dari seorang staf tata usaha menjadi pejabat fungsional Jaksa. Kekuasaan Kejaksaan terbagi menjadi tiga, seperti dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun. Jumat 7 Januari 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Pada pasal 495 paragraf dari ‘A’ ke ‘I’ menyatakan bahwa”Kepala surat kuasa adalah kepala surat kuasa yang fungsinya dijelaskan sebagai berikut, yaitu: Mengontrol kebijakan penegakan hukum dan penegakan hukum preventif dan represif. Bagi Kejaksaan sendiri, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan secara expressive verbis menyatakan “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan R. Sebab keadilan restoratif di Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) No. 3/1942, No. Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). “Satu langkah maju, karena selama ini kan ada kesulitan terkait dengan layanan publik, digitalisasi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,. Perubahan ini tentu sangat signifikan, baik dari. lembaga kejaksaan. 2004. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. 6. Kejaksaan Fungsi dan Tugas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga. Sebagai tambahan, Surachmin,[4] Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas. 2/1944 dan No. Namun, kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam. [1] Jaksa tergabung dalam lembaga negara bernama Kejaksaan Republik Indonesia (RI), yang bertugas menjalankan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum membuka pengarahannya dengan memberikan contoh kasus yang baru-baru ini terjadi pada penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Tinggi D. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa hasil putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi vonis hukuman seumur hidup Ferdy Sambo sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama proses pengadilan berlangsung. Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi ini membuat kejaksaan sebagai lembaga yang berperan penting dalam pembangunan nasional. “Melalui perubahan ini mendorong profesionalisme lembaga kejaksaan dalam menjalankan kewenangan tugas dan fungsinya,” ucap Pangeran dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan. Setiap akhir tahun, semua Kementerian/Lembaga Negara biasanya melaporkan hasil kinerja, tak terkecuali Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Tetap Menjadi Lembaga Penegak Hukum. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R. A/07/2014 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 2 Bahwa secara yuridis Kejaksaan RI lahir sejak pasca kemerdekaan yang diputuskan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 19 Agustus 1945, Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan danKejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan mengacu pada visi dan Misi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta diselaraskan dengan visi dan misi Kejaksaan Agung “Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”. Masyarakat, terutama para ahli hukum tatanegara dengan system yang sekarang seolah-olah meragukan independensi lembaga Kejaksaan serta Jaksa Agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mari kita coba mengenal lebih dekat Kejaksaan Agung (disingkat Kejakgung atau Kejagung) yakni lembaga kejaksaan yang. Berdasarkan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia, Kedudukan dan peran lembaga Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU. B. Sesuai kewenangan yang diberikan KUHAP, polisi merasa berhak menyidik perkara korupsi. Kejaksaan R. Terlebih di era keterbukaan informasi yang kini tengah memasuki era 4. Pembenahan serta penguatan lembaga-lembaga penegakan hukum, termasuk lembaga kejaksaan merupakan sebuah keniscayaan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kejaksaan R. Kejaksaan Agung,. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. Lebih lanjut Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang. Dengan posisinya yang independen, Lembaga Kejaksaan bisa diperkuat oleh sebuah Komisi sebagai lembaga pengawas eksternal yang juga lepas dari kekuasaan eksekutif. Dalam menangani suatu kasus dipengadilan tidak jarang para penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa, dan penasehat hukum “main mata”. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,. Kekuasaan Kejaksaan terbagi menjadi tiga, seperti dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun. 19 Agustus 1945. Kejaksaan Agung Masih Menjadi Lembaga yang. Sejarah panjang tentang Kejaksaan di Indonesia sudah dimulai sejak masa nusantara. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa. 1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menjadi. 1 Analisis Kewenangan Kejaksaan RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Kejaksaan R. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, sesuai. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Mengutip modul PPKN Kelas XII (2020), berikut peran dari Polri, Kejaksaan RI, dan KPK, tiga lembaga penegak hukum di Indonesia: 1. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah. Posisi sentral ini disebabkan karena, Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan, proses. Jakrta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum dipercaya publik dalam survei Indikatro Politik yang dilakukan pada 25 Agustus hingga 3 September 2023. 3/1942, No. Kejaksaan sebagai salah pemerintah yang melaksanakan satu lembaga penegak hukum dituntut kekuasaan negara dibidang penuntutan lebih berperan dalam menegakkan serta kewenangan lain berdasarkan supremasi hukum, perlindungan Undang-Undang. Salah satunya adalah lembaga kejaksaan yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan suatu perkara. Dilansir dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non-struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. 846 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lulusan. Largest Font. Kerugian negara dalam kasus ini disebut Rp 22,7 triliun. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan. Tugas tersebut yaitu : Penuntut Umum. (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang dengan permintaan. Revisi tersebut berkaitan tentang tugas, fungsi dan. (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. " Syiah Kuala Law Journal , vol. setingkat lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik . Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang . Jakrta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum dipercaya publik dalam survei Indikatro Politik yang dilakukan pada 25 Agustus hingga 3. 24815/sklj. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu perbandingan antara persamaan. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khusunya di bidang penuntutan. Kejaksaan Negeri Pekanbaru (biasa disingkat Kejari pekanbaru) adalah lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di kota Pekanbaru dan daerah hukumnya. Risal Nurul Fitri dalam pemaparannya menjelaskan Kejaksaan Republik. pada Sabtu (26/6). Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Dengan komitmen pada masing-masing lembaga, tentunya semua koruptor akan berpikir ulang untuk merugikan negara. Ketut Sumedana menanggapi hasil survei. Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. Undang-Undang No. yustisi atau Jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa. Sultan Hasanuddin No. 49/1944. 2, 15 Aug. Untuk memperingati momen bersejarah tersebut, 22 Juli pun ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa. Pengertian Kejaksaan. Akan tetapi di episode terakhir diketahui bahwa Park Jae Kyung tidak benar-benar meninggal. DOKTRIN KEJAKSAAN TRI KRAMA ADHYAKSA. Indonesiabaik. Wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut: Bidang pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kejaksaan dalam struktur kelembagaan negara Indonesia dan menganalisisnya dalam perspektif fiqih. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. Sementara itu, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara sosiologis dapat dipandang sebagai entitas sistem hukum (Mustofa, 2021). Jaksa tergabung dalam lembaga negara bernama Kejaksaan Republik Indonesia (RI), yang bertugas menjalankan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Selain Rektor UNS, Ada Dua Nama Lagi yang Ikut Diperiksa. Sementara dalam UUD 1945 sebelum perubahan, hanya ada dua2. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. adjar. . melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah. Kejaksaan, maka wajar saja jika para akademisi dan politisi, mereka-reka di manakah tempat yang sesuai bagi isntitusi ini. [1] Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni: Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY; Kejaksaa n Kejaksaan Berdasarkan PERPRES No. Jaksa dan lembaga kejaksaan merupakan salah satu alat negara dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. I. Lembaga sub-sistem peradilan pidana (Polisi/ penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ “mereka” adalah intrumen Eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga. 5. 03/09/2023, 11:00 WIB. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau executive ambteenar. Rumusan di atas jelas terdapat perbedaan pengertian jaksa dan penuntut umum, yang dapat dilihat dari. Menurut aturan ini, jaksa berwenang menyidik tindak pidana tertentu. Dan juga penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran tentang mekanisme kontrol terhadap. Hanya saja, institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum pro justisia tidak diatur keberadaannya secara eksplisit dalam UUD. 6 Di Indonesia sebutan “Jaksa” sudah berabad-abad lamanya digunakan yang berasal dari bahasa Sanskerta adhyaksa. Terkait aparat penegak hukum, Drs. mana Lembaga Kejaksaan berperan dalam menangani perkara korupsi bersinergi dengan hukum positif yang ada. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di. Kejaksaan Republik Indonesia Salah satu lembaga tertua dalam sistem penegakan hukum/ salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah Kejaksaan atau adhyaksa atau jaxa. Saatnya bagi kalian yang berminat untuk menjadi bagian dari penegakan hukum yang humanis dibawah Jaksa Agung, mari bergabung. kum justru mengguna. Keberadaan lembaga kejaksaan diatur oleh perundang-undangan setingkat lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di dalam Pasal 2 ayat (1) undangundang tersebut berbunyi, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang. Dilansir dari laman resmi , Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan utuh. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pada Lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi 4. Salah satu tugas atau wewenang yang dikenal adalah menjadi pengacara negara. "Kalau terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di dalam menegakan hukum, maka. Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan huruf (b) KUHAP dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk . Perbedaan yang paling mencolok yakni pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa hanyalah Majelis Kode Perilaku (MKP) yang terdiri dari unsur internal kejaksaan dan hanya dapat dibentuk oleh Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Jaksa. b. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagaimana diketahui, bahwa Kejaksaan merupakan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan antara lain melalui kekuasaannya melakukan eksekusi penjualan lelang terhadap objek benda yang terkait dengan proses pidana. Di hampir semua kantor kejaksaan, baik Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, maupun kantor Kejaksaan Agung di Jakarta terpampang tanda Jaksa Pengacara Negara, disertai bahasa Inggris. Kewenangan ini diatur di dalam pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHAP yang menyatakan bahwa. Demikian disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Prof. Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi,. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga yang memilikinya pada. Di dalam kejaksaan penuntutan dilakukan oleh seorang Jaksa.